Analisis Jurnal Kewarganegaraan

Analisis Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia

Karya Samsuri

  1. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membawa dampak besar dalam reformasi pendidikan nasional. Ini juga berdampak pada pendidikan kewarganegaraan telah bergeser kepada paradigma pembentukan warga negara demokratis sebagaimana idealitas universal dari misi pendidikan kewarganegaraan tu sendiri. Sebagaimana telah diketahui, bahwa paradigma pendidikan kewarganegaraan di indonesia selama lebih dari tiga dekade era Orde Baru lebih banyak menitikberatkan pada pembentukan karakter kepatuhan warga negara terhadap tafsir resmi rezim politik.

Penggambaran warga negara yang patuh, hegemoni tafsir dan wacana dari negara terhadap negara, serta minimnya peluang budaya kritis dalam hubungan masyarakat kewarganegaraan (civil society) dengan masyarakat politik(negara), pada gilirannya telah membentuk budaya politik kewargaan yang tidak kondusif terhadap sistem politik demokrasi.

Artikel ini mengkaji politik kebijakan pendidikan kewarganegaraan era reformasi di Indonesia. Fokus utama tulisan ini ialah bertolak dari asumsi bahwa kebijakan pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang sedang berlaku. Pada bagian berikutnya, artikel ini memaparkan implikasi kebijakan pendidikan berupa standarisasi isi kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tampak dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

 

  1. Ringkasan Isi Jurnal

 

Pada tingkat global, kajian pendidikan kewarganegaraan telah memiliki arti penting. Dengan latar belakang evolusi pemikiran kewarganegaraan di Inggris. Penelitian kewarganegaraan di masa depan akan terkait dengan masalah-masalah perjuangan untuk mendapatkan redistribusi, pengakuan, kewarganegaraan versus hak asasi manusia dan kewrganegaraan global versus kewarganegaraan kosmopolitan. Hal ini akan terkait dengan kenyataan bahwa kewarganegaraan dan hak asasi manusia merupakan sesuatu yang penting untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang efektif.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berlaku di lingkungan pendidikan formal, namun juga penting bagi keluarga dan anggota masyarakat untuk terlibat secara langsung.  Pada bagian lain, laporan komisi tersebut juga mengukuhkan arti penting partisipasi demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan dan praktis kewarganegaraan dengan menekankan perlunya sebuah hubungan sinergis antara pendidikan dan praktis demokrasi partisipasi.

Perhatian terhadap arti penting pendidikan kewarganegaraan tersebut memperkuat pandangan yang menyatakan bahwa persoalan kehidupan warga negara dalam sistem nilai demokrasi telah mengalami “globalizing” atau “globalized”. Sejalan dengan tuntunan global terhadap peran penting pendidikan kewarganegaraan, indonesia telah mengalami pergeseran paragdimatik pendidikan kewarganegaraan. Paradigma baru ini memfokus diri pada upaya membentuk peserta didik sebagai masyarakat kewarganegaraan dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar dapat berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis.

Kajian pendidikan kewarganegaraan yang mulai diperkenalkan menjelang 2004 yang dikenal dengan KBK, oleh banyak kalangan dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral, khususnya nilai moral pancasila. Sebelum KBK, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam PMP ataupun PPKn didominasi oleh materi-materi nilai-nilai moral pancasila. Hal ini mencerminkan bahwa PMP atau PPKn lebih merupakan pendidikan budi pekerti dari pada pendidikan kewarganegaraan yang sesungguhnya. Cakupan subtansi kajian dan kompetensi kewrganegaraan yang diharapkan dari PKN itu sendiri, yaitu upaya pembentukan warga negara yang baik dalam warga negara demokratis yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sistem politik warganegaranya, disederhanakan hanya menjadi semata-mata menghapalkan nilai-nilai moral, bagaimanaharus berbuat baik dan tidak berbuat buruk dalam arti efeksi moral secara formal.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum era reformasi kurikulum bersifat sentralistik dan kontennya menunjukkan kepentingan politik rezim, kepentingan kekuatan rezim politik nasional teerhadap kebijakan pendidikan kewarganegaraan sebelum era reformasi adalah tepat. Rezim standarisasi yang dimaksud ialah bahwa standar minimal kajian pendidikan kewarganegaraan yang mesti dimuat dalam SI Mata Pelajaran PKn telah terpenuhi. Sebelum BSNP dibentuk, kebijakan-kebijakan tentang kurikulum nasional antara lain banyak lahir dan dikembangkan oleh pusat Kurikulum.

Berkaitan dengan disiplin pendidikan kewarganegaraan yang memerlukan kecapakapan-kecakapan kewarganegaraan(civic skills) di luar memorisasi dan hapalan bahan ajar.hasil penelitian juga menemukan kesepakatan nasional atas standarisasi sebagai seperangkat indikator untuk indeks siswa terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Orientasi pendidikan kewrganegaraan telah berpijak kepada kajian antar disiplin yang jelas yaitu bidang politik , hukum dan nilai moral(pancasila). Hal ini nampak pada struktur materi kajian Pendidikan Kewarganegaraan, pada kurikulum-kurikulum sebelumnya kajian pendidikan kewarganegaraan tidak memiliki akar penjelasan ilmiah yang memadai karena mendasarkan diri kepada nilai-nilai yang merupakan tafsir ideologi yang dibuat oleh rezim kekuasaan yang ada.

Akibat dari pengakajian pendidikan kewarganegaraan yang mengacu kepada standar keilmuan yang umum berlaku sebagai pendidikan kewarganegaraan di negara-negara demokratis ialah bahwa standar isi kajian tidak lagi bergantung pada pergantian rezim. Sementara itu pendidikan kewaarganegaraan dalam PPKn sendiri meski katanya menjadi mata kajian penting seperti disebut dalam bagian UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasiobal di masa Orde Baru, namun nasibnya sekedar alat pembangunan. Akibat lain dari pengkajian pendidikan kewarganegaraan yang mengacu kepada standar keilmuan ialah makin jelas siapa saja yang berhak melakukan proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah, sangat mustahil pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu dapat mencapai sasarannya, jika sang pendidik tidak memahami substansi dan komponen kajiannya.

Hai ini terbukti bahwa siapapun dapat mengajar materi pendidikan kewarganegaraan baik dalam mata pelajaran PMP maupun PPKn ketika itu, meskipun bukan dari lulusan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Pelaku pendidikan kewarganegaraan harus memiliki kompetensi profesional disamping aspek pedagogik,personal, dan sosial.

 

 

  1. Analisis/ Pembahasan

Dalam kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia, bahwa pada pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai titik temu antara 2 hal. Pertama, perubahan politik melalui gerakan reformasi nasional telah mendorong pembaharuan pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari gerakan reformasi pendidikan nasional secara keseluruhan. Pilihan reformasi pendidikan kewarganegaraan tidak semata-mata merubah paradigma kajian yang menekankan pada penguasaan subyek matters yang dominan aspek afektif, tetapi bergeser atau berganti pada paradigma kajian yang menekankan kepada penguasaan kompetensi kewarganegaraan bagi para siswa yang meliputi aspek pengetahuan atau materi kajian tentang kewarganegaraan, aspek keterampilan atau kecakapan dan aspek prilaku.

Kedua, wacana penguatan masyarakat kewargaan pasca-perang dingin di sejumlah negara bekas komunis di Eropa Timur ataupun rezim otoriter di Afrika Selatan telah mendorong perkembangan pendidikan kewarganegaraan sebaga cara membentuk warga negara demokratis. Dalam kasus di Indonesia, reformasi pendidikan kewarganegaraan yang melibatkan peran CCE tidak serta merta menembus ke lembaga pemerintah, departemen Pendidikan Nasional. Akibatnya reformasi pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru itu tidak secara murni lahir dari inisiatif departemen pemerintah tersebut, tetapi infiltrasi  dari jaringan akademisi dibawah bendera pusat kajian pendidikan kewarganegaraan.

Dengan demikian, ada keterkaitan antara faktor yang pertama dan kedua terhadap proses reformasi pendidikan kewaganegaraan, dimana pembaharuan lahir dan digerakkan oleh gerakan masyarakat kewargaan berbasis kampus, dengan memanfaatkan forum-forum Departemen Pendidikan Nasional.

Diluar kedua faktor tersebut lahirnya standarisasi pendidika kewarganegaraan sebagaimana standarisasi untuk mata pelajaran lainnya dalam peraturan menteri Pendidikan Nasional no 22 tahun 2006, menandai bahwa kebijakan pendidikan nasional Indonesia telah menyesuaikan diri kepada tuntunan “ neo-liberal” pendidikan. Indikasi neo-liberal dunia pendidikan ialah dengan  diterimanya standarisasi untuk semua urusan termasuk standar isi dan kompetensi lulusan suatu mata pelajaran. dengan demikian daoat dipastikan bahwa secara subtansial pendidikan kewarganegaraan di Indonesia akan sama ketika berbicara hak asasi manusia(HAM), konstitusi, masyarakat kewargaan, institusi politik, sistem demokrasi dan rule of law. Hal pembeda hanyalah pada konteks nasional apa topik-topik tadi dikaji dalam pendidikan kewarganegaraan

Sehingga dalam hal  ini kebijakan tentang Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan Indonesia Era Reformasi tidak dapat dilepaskan dari politik nasional yang melatarinya. Tuntunan reformasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pada gilirannya telah membawa perubahan paragdimatik kajian dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, standarisasi kompetensi lulusan dan tenaga pengajar. Hal ini di satu sisi semakin memantapkan kedudukan Penddikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pengembangan kepribadian. Di sisi lain, merupakan tantangan bagi parapengembang pendidikan Kewarganegaraan agar dimasa depan pengembangan substansi kajiannya tidak tergantung kepada pergantian rezim kekuasaan.

 

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah

 

Tentang Andhika Pratama

Saya Mencintai Kebijaksanaan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s