Makalah Otonomi Khusus Papua

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BALAKANG

Negara Indonesia, dijelaskan dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia.

Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sector kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik.2 Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan.

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah yang kami ambil adalah :

1. Apa yang dimaksud otonomi khusus papua?

2. Apa yang di maksud nilai-nilai dasar dari otonomi khusus papua?

3. Bagaimana garis-garis besar pokok pikiran otonomi khusus papua?

BAB II

PEMBAHASAN

 

A. PENGERTIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

Istilah “otonomi” dalam Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang kekurangan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kebebasan untuk menentukan strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumberdaya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua.

Hal ini penting sebagai bagian dari pengembangan jati diri orang Papua yang seutuhnya yang ditunjukan dengan penegasan identitas dan harga dirinya – termasuk dengan dimilikinya simbol-simbol daerah seperti lagu, bendera dan lambang. Istilah “khusus” hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan yang dimilikinya. Kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, kebudayaan dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya, kekhususnya otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal berdasar yang hanya berlaku di Papua dan mungkin tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain yang tidak diterapkan di Papua.

 

B. NILAI-NILAI DASAR OTONOMI KHUSUS PAPUA

Dalam rangka mewujudkan terpenuhi hak dan kewajiban dasar rakyat Papua, Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dikembangkan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada sejumlah nilai-nilai dasar. Nilainilai dasar ini bersumber dari adat istiadat rakyat Papua, nasionalisme yang4 bertumpu pada prinsip-prinsip manusia universal, dan penghormatan akan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Karena itulah, nilai-nilai dasar yang dimaksudkan merupakan prinsip-prinsip pokok dan suasana kebatinan yang melatar belakangkangi penyusunan kerangka dasar Rancangan UndangUndang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang selanjutnya diharapkan akan berfungsi sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan berbagai aspek Otonomi Khusus Papua di masa mendatang. Ada tujuh butir Nilai-nilai Otonomi Khusus Papua. Nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah :

1. Perlindungan terhadap Hak-hak Dasar Penduduk Asli Papua

2. Demokrasi dan Kedewasaan Berdemokrasi

3. Penghargaan tehadap Etika dan Moral

4. Penghargaan terhadap Hak-hak Asasi Manusia

5. Penegakan Supremasi Hukum

6. Penghargaan terhadap Pluralisme

7. Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara

C. Garis-garis Besar Pokok Pikiran Otonomi Khusus Papua

 

Garis-garis besar pokok pikiran merupakan kerangka dasar yang dimasukan kedalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua. Pokok-pokok pikiran tersebut dikembangkan dengan memadukan nilai-nilai dasar pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dengan pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan riil dan mendasar rakyat Papua dalam pengertian yang seutuhnya dan seluas-luasnya. Garis-garis Besar Pokok pikiran tersebut meliputi aspek-aspek berikut ini :

1. Pembagian kewenangan antara pemerintah antara pusat dan provinsi papua

2. Pembagian Daerah Provinsi Papua

3. Pembagian Kewenangan Dalam Provinsi Papua

4. Perlindungan Hak-Hak Adat Penduduk Asli

5. Bendera, Lambang dan Lagu

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pembagian kewenangan antara pemerintah antara pusat dan provinsi papua

Salah satu inti pelaksanaan Otonomi Khusus Papua adalah pembagian kewenangan pemerintah antara Pusat dan Provinsi Papua. Pembagian kekuasaan dan kewenangan ini bukan semata-mata sebagai konsekuensi pemberian status otonomi khusus, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan prinsip-prinsip demokratisasi penyelenggaraan negara dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat dan daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri secara nyata. Pendekatan seperti ini akan memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih relevan, efesien, efektif dan tetap sasaran. Dalam kaitannya itulah perlu ditetapkan dengan jelas hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua.

2. Pembagian Kewenangan Dalam Provinsi Papua

a. Otonomi di dalam Provinsi Papua

Pembagian kekuasaan (sharing of power) dalam konteks Otonomi Khusus Provinsi Papua tidak saja menyangkut hubungan pusat dan daerah, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kekuasaan dan kewenangan itu dibagi secara baik di dalam Provinsi Papua sendiri. Dalam kaitan itu, otonomi khusus Papua berarti bahwa ada hubungan hirarkis antara pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, namun pada saat yang sama provinsi, kabupen/kota dan kampung masing-masing adalah daerah otonomi yang memiliki kewenangannya sendiri-sendiri.

Prinsip yang dianut adalah bahwa kewenangan perlu diberikan secara proposional ke bawah, terutama untuk berbagai hal yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Hal ini konsiten dengan salah satu prinsip dasar otonomi yaitu menempatkan sedekat-dekatnya penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan ke subjek, yaitu rakyat. Karena itu, di dalam konteks Otonomi Khusus Provinsi Papua, fungsi-fungsi pengaturan pengaturan berada di tingkat Provinsi sedangkan fungsi-fungsi dan kewenangan pelayanan masyarakat diberikan sebesar-besarnya kepada kabupaten/kota dan kampung.

b. Pembagian Kewenangan yang Tegas antara Badan-badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, profesional dan bersih, dan sekaligus memiliki ciri-ciri kebudayaan dan jati diri rakyat Papua, serta mengakomodasikan sebanyak mungkin kepentingan penduduk asli Papua, perlu dibentuk empat badan/lembaga, yaitu :

1. Lembaga Eksekutif (Bagian Ketiga UU No.21 tahun 2001) Lembaga ini di tingkat provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan di tingkat Kabupaten/kota dipimpin oleh Bupati atau Walikota. Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh Lembaga Legislatif. Lembaga Eksekutif berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Gubernur dipilh oleh Lembaga Legislatif. Kewajiban, Tugas dan wewenang seorang Gubernur (pasal 14 dan 15 UU No. 21 tahun 2001 tentang Propinsi Papua)

1. Kewajiban Gubernur adalah :

 memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memajukan demokrasi;

 menghormati kedaulatan rakyat;

 menegakkan dan melaksanakan seluruh peraturan perundangundangan;

 meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat;

 mencerdaskan kehidupan rakyat Papua;

 memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

 mengajukan Rancangan Perdasus, dan menetapkannya sebagai Perdasus bersama-sama dengan DPRP setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP;

 mengajukan Rancangan Perdasi dan menetapkannya sebagai Perdasi bersama-sama dengan DPRP; dan

 menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangun-an sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Papua secara bersih, jujur, dan bertanggung jawab.

2. Tugas dan wewenang Gubernur selaku wakil Pemerintah adalah:

  • Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi kerja sama serta penyelesaian perselisihan atas penyelenggaraan pemerintahan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dan antara Kabupaten/Kota;
  • Meminta laporan secara berkala atau sewaktu-waktu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota;
  • Melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap proses pemilihan, pengusulan pengangkatan, dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta penilaian atas laporan pertanggungjawaban Bupati/Walikota;
  • Melakukan pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atas nama Presiden;
  • Menyosialisasikan kebijakan nasional dan memfasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan di Provinsi Papua;
  • Melakukan pengawasan atas pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pembinaan karier pegawai di wilayah Provinsi Papua;

3. Perlindungan Hak-Hak Adat Penduduk Asli

Salah satu pokok permasalahan yang dihadapi selama ini di Papua adalah dilanggarnya hak-hak adat penduduk asli. Ada tiga hal pokok yang yang terkait dengan hal tersebut, yaitu :

a. Dilanggarnya hak-hak adat penduduk asli Papua dalam kaitannya dengan eksploitasi sumber daya alam.

b. Diabaikannya hak-hak adat penduduk asli dalam kaitannya dengan representasi penduduk asli Papua dalam badan-badan perwakilan rakyat.

c. Diabaikannya atau kurang diperhatikannya, keputusan-keputusan yang diambil oleh peradilan adat oleh badan-badan Yudikatif Negara. Keadaan ini merupakan salah satu faktor utama penyebab timbulnya berbagai ketimpangan sosial dan bahkan perlawanan sosial yang ditunjukkan oleh rakyat Papua yang tidak jarang dihadapi dengan kekerasan senjata oleh aparat negara. Maka didalam Otonomi Khusus Papua, hak-hak penduduk asli Papua ditempatkan pada posisi yang wajar dan terhormat. Hak-hak adat itu mencakup :

[1] Hak milik perorangan dan hak milik bersama (hak ulayat) atas tanah, air atau laut pada batas-batas tertentu, serta hutan, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

[1] Hak-hak dalam bidang kesenian maupun hak-hak yang terkait dengan sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangan oleh masyarakat asli Papua, misalkan obat-obat tradisional dan yang sejenisnya.

[1] Hak untuk memberikan pertimbangan kepada Parlemen Provinsi ataupun badan pemerintahan terkait dengan perlindungan hak-hak peduduk asli Papua.

[1] Hak memperhatikan dan menyalurkan aspirasi. Dan hak-hak yang lainnya yang harus diberikan perlindungan oleh pemerintahan Daerah/Provinsi maupun pemerintahan Negara.

4. Bendera, Lambang dan Lagu Bendera, lambang dan lagu

sebagaimana yang diusulkan oleh rakyat Papua untuk dimasukkan ke dalam RUU Otonomi Khusus Papua perlu dilihat dalam konteks kebudayaan dan bukan persoalan politik negara. Dalam konteks kebudayaan seperti ini, bendera, lambang, dan lagu merupakan simbol identitas daerah dan simbol kebesaran, keagungan dan keluhuran jati diri orang Papua. Simbol-simbol itu diyakini sebagai perekat rakyat Papua dan sekaligus sebagai stimulan untuk memotifasi rakyat Papua agar terus bahu membahu dan bekerja sama untuk mencapai cita-cita kesejahteraan bersama.

Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian yang terdapat dalam Bab Pembahasan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin, yaitu :

 


 Bahwa Otonomi Khusus Papua adalah kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang kekurangan, dan diberikannya perlakuan yang berbeda karena kekhususan yang dimilikinya.

 

 


 Dalam Otonomi Khusus di Papua terdapat Nilai-nilai Dasar yang bersumber dari adat istiadat rakyat Papua, nasionalisme yang bertumpu pada prinsip-prinsip manusia universal, dan penghormatan akan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. 7 butir nilai dasar otonomi Papua

 

1. Perlinduan hak-hak dasar penduduk asli papua

2. Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi

3. Penghargaan terhadap etika dan moral

4. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia

5. Supremasi hukum

6. Penghargaan terhadap plurarisme

7. Persamaan kedudukan, dan kewajiban sebagai warga negara

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sumule Agus. Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Papua. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003.

Syarifin, Pipin, S.H.,M.H. Jubaedah, Daedah, Dra. M.Si, Pemerintah Daerah Indonesia. Pustaka Setia. Bandung. 2005.

Tentang Andhika Pratama

Saya Mencintai Kebijaksanaan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Makalah Otonomi Khusus Papua

  1. Danny Mehuwe berkata:

    Good

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s