Hukuman Mati Untuk TKI

Hukuman mati untuk para TKI semestinya tidak terjadi karena ini memicu terjadinya pelanggaran HAM, para TKI seharusnya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah bukan malah berdiam diri melihat kejadian-kejadian yang menimpa para TKI. Dari tahun ke tahun, persoalan yang diderita oleh para TKI semakin meningkat seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pembunuhan, tidak dibayarnya gaji, serta hilangnya hak selama bekerja. Pemerintah hanya melakukan pertimbangan permintaan tenaga kerja yang banyak dan terpenuhi tuntutan gaji para TKI untuk meningkatkan devisa negara. Namun di sektor lain seperti keamanan dan perlindungan TKI masih belum tercapai. Sehingga sering terjadi perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para TKI, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi para TKI, agar hak-hak para TKI dapat terjamin.

            Upaya-Upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini dalam penanganan kasus TKI  yang terancam hukuman mati di luar negeri antar lain: Memastikan adanya Pendampingan Hukum bagi TKI Terancam Hukuman Mati di Setiap Tingkatan Proses Hukum (Advokasi) melalui mekanisme Unit Kerja Khusus, Menyediakan Pengacara Retainer di beberapa Perwakilan RI, Mengalokasikan Anggaran/Dana untuk Bantuan Hukum dan upaya pembebasan lainnya dan Pendekatan kepada keluarga korban untuk tindak pidana pembunuhan agar mendapatkan Pemaafan (Khusus Arab Saudi) serta Pendekatan melalui saluran diplomatik, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Perwakilan RI. Seharusnya upaya-upaya yang telah di program pemerintah harus ditingkatkan agar para TKI mendapat perlindungan dari pemerintah.

Perlindungan TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh negara. Upaya-upaya perlindungan terhadap TKI yang terancam hukuman mati perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan tidak bisa dilakukan secara ad hoc, tetapi membutuhkan pembagian kerja yang jelas di antara kementerian maupun institusi terkait baik di pusat, daerah maupun Perwakilan RI di luar negeri. Dengan demikian apabila pemerintah tegas dalam hal jaminan HAM dan perlindungan hukum bagi TKI, maka kejadian hukuman mati bagi para TKI tidak akan terjadi, dan seandainya TKI melakukan pelanggran hukum di negara lain, ini tidak bolah langsung ditetapkan hukuman mati, karena kesalahan yang dilakukan oleh para TKI tdak sepenuhnya salah mereka, tetapi termasuk kesalahan majikan juga yang membuat TKI dalam keadaan memaksa melakukan tindakan tersebut.

 

Tentang Andhika Pratama

Saya Mencintai Kebijaksanaan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s